dikutip langsung dari Fajarnews.com, INDRAMAYU- Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi NasDem-PDIP, Junaedi mencium adanya dugaan pungutan liar (pungli) pada pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PIB) oleh oknum aparat desa. Hal tersebut menyusul adanya laporan dari masyarakat yang mengaku dimintai uang untuk menebus kartu tersebut.
"Banyak masyarakat yang mengadu kepada saya kalau mereka harus membayar sejumlah uang untuk menebus kartu KIS," terang Junaedi kepadafajarnews.com, Kamis (3/3).
Dia mengatakan, dari laporan tersebut, setiap warga miskin yang mendapatkan KIS mengaku harus membayar kisaran Rp10-100 ribu kepada oknum aparat desa tersebut. Sebagai wakil rakyat, Junaedi merasa miris mendengar hal itu.
Pasalnya program jaminan kesehatan dari pemerintah pusat untuk warga miskin tersebut, ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. "Kalau masih dipungut saja kasihan masyarakat, sudah tahu miskin tapi masih saja ada oknum yang memanfaatkan kondisi itu," katanya.
Pihaknya meminta kepada pihak terkait agar melakukan pengawasan lebih terhadap pendistribusian KIS tersebut. Kepada polisi dan kejaksaan pun, dia meminta untuk mengungkap dugaan pungli itu, dan apabila terbukti harus dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku. "Temuan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, agar jangan membebankan masyarakat miskin," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait pendataan warga miskin. Pasalnya masih banyak warga miskin yang belum terdata dan tidak mendapatkan KIS.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Ruslandi menambahkan, validasi warga miskin perlu dilakukan pendataan ulang. Pasalnya dalam validasi tersebut masih banyak warga miskin yang luput dari pendataan. "Dinas sosial harus memvalidasi ulang data keluarga miskin yang benar-benar masuk kriteria miskin," jelasnya.
Terkait adanya pungli dalam pendistribusian KIS, pihaknya menyatakan hal tersebut tidak seharusnya terjadi jika ada pengawasan dari pihak terkait. "Jika pungli itu alasanya untuk administrasi, kenapa tidak menggunakan dana desa yang begitu besar untuk kebutuhan itu. Bukan lantas memungut kepada warga miskin," pungkasnya.
Agus Sugianto
sumber : fajarnews.com
0 comments:
Post a Comment