di kutip lansung dariIndramayu - Kasus perceraian pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Indramayu sepanjang 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor ekonomi menjadi penyebab terbanyak terjadinya kasus tersebut.

''Setiap hari ada 30-40 (pasutri) yang mengajukan perceraian,'' terang Kepala Bagian Humas PA Kabupaten Indramayu, Ucu Sukirno, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/3).

Sukirno menyebutkan, sepanjang 2015, kasus perceraian yang diajukan ke PA Kabupaten Indramayu mencapai 9.444 kasus. Dari jumlah tersebut, yang diketok palu hakim mencapai 9.291 kasus.
dalam sehari 30-40 gugatan cerai masuk ke pengadilan agama
Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan 2014 dan 2013. Sepanjang 2014, kasus perceraian di Kabupaten Indramayu hanya 7.385 kasus. Sedangkan pada 2013, kasus perceraian mencapai 8.256 kasus.

Sementara angka perceraian yang terjadi sepanjang Januari 2016, mencapai 667 kasus. Begitu pula kasus perceraian yang terjadi pada Februari 2016, mencapai 667 kasus. ''Faktor penyebab terjadinya perceraian yang terbanyak adalah karena faktor ekonomi,'' terang Sukirno.

Sukirno menjelaskan, kasus perceraian yang terjadi akibat faktor ekonomi mencapai 6.126 kasus. Selain itu, faktor penyebab paling banyak lainnya adalah krisis moral 421 kasus, tidak ada keharmonisan 417 kasus dan tidak ada tanggung jawab 355 kasus.

Berdasarkan kategori PA Kabupaten Indramayu, penyebab perceraian dipilah menjadi empat kategori yakni moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, dan terus menerus berselisih. Faktor ekonomi menjadi bagian dari kategori meninggalkan kewajiban.

Sukirno mengungkapkan, meski kasus perceraian di Kabupaten Indramayu tinggi, namun masih di bawah kasus serupa yang terjadi di Banyuwangi, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Sumber (Kabupaten Cirebon).

Salah seorang warga Kecamatan Indramayu yang enggan disebut namanya, mengaku terpaksa bercerai dengan suaminya. Pasalnya, saat dia bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga, ternyata suaminya malah selingkuh dengan perempuan lain. 
10:28 AM



di kutip langsung dari radar cirebon SUKRA – Pasca musim baratan (Isitilah nelayan red), hasil tangkapan laut mengalami kenaikan. Namun, tidak diikuti dengan kenaikan harga. Di Muara Trungtum, Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, beberapa jenis hasil tangkapan nelayan, seperti ikan dan udang harganya tetap stabil. Bahkan, untuk rajungan harganya malah anjlok.
Saat ini nelayan menjual harga rajungan Rp40 ribu perkilogram yang sebelumnya Rp85 ribu perkilonya. Anjloknya harga disebabkan negara negara yang mengimpor (Importir red) rajungan dari Indonesia menghentikan penerimaan. Hasil tangkapan nelayan tersebut, hanya berlaku dan dijual didalam negeri atau pasar local.
Ketua KUD Karya Mina, koperasi nelayan Ujung Gebang, H Sulaeman, mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, produksi ikan dari hasil tangkapan nelayannya mengalami kenaikan. Terutama udang, karena nelayan di Muara Ujung Gebang mayoritas mengunakan alat tangkap udang.
“Mayoritas nelayan pada along (hasil). Untuk satu perahu nelayan, rata rata mendapatkan hasil (udang) tangkapannya 10 sampai 15 kilogram sekali berangkat. Bahkan ada yang sampai mendapatkan 60 kilogram. Sebelumnya, dimusim baratan, apalagi timuran, udang yang didapatkan tidak sampai 5 kilo,” ujarnya, kepada Radar, Senin (14/3).
Harga udang rebung dari hasil tangkapan nelayan tersebut, menurut Sulaeman, dijual Rp125 perkilogramnya. Sedangkan untuk ikan jenis bawal putih dijual Rp250 perkilonya, dan untuk ikan tengiri Rp60 ribu perkilogram. Harga beberapa jenis hasil tangkapan itu, dinilainya masih stabil.
“ Hanya rajungan saja yang mengalami penurunan. Dari sebanyak 130 unit perahu nelayan di Muara Trungtum ini, sekitar 25 persennya perahu yang menggunakan alat tangkap rajungan. Meski demikian, nelayan kami merasa bersyukur, karena hasil tangkapannya lagi lumayan. Itu sudah dirasakan sejak dua minggu terakhir,” ujar Sulaeman, yang juga agen besar penerima hasil tangkapan nelayan di desanya.(kom)
sumber : radar cirebon
10:18 AM


di kutip langsung dari Fajarnews.com, CIREBON - Pondok pesantren Babakan Ciwaringin Kab Cirebon  mulai berbenah hal itu dilakukan terkait akan dilaksanakannya rapat persiapan acara peringatan harlah 3 abad pondok pesantren babakan Ciwaringin dan temu alumni nasional dan dengan tema "Meneguhkan Pesantren sebagai pengawal ke utuhan NKRI dan benteng deradikalisasi" di pondok pesantren assalafie Desa Babakan Kec Ciwaringin, dan akan di laksanakan selama 7 hari mulai pada tanggal 20 maret 2016 sampai 26 maret 2016.
Dalam rapat persiapan tersebut di hadiri oleh muspika ciwaringin, ormas banser kab Cirebon dan sesepuh pondok pesantren ciwaringin, dalam pembukaan  nanti pada tanggal 20 dibuka langsung oleh bupati Cirebon Sunjaya Purwadi sastra.
"InsyAllah dalam acara nanti pada puncaknya tanggal 26/3 akan dihadiri oleh presiden RI Jokowi Widodo, serta menteri kabinetnya. "kata H. Juhana Zulfan, selaku ketua pelaksana, kepada FC, Rabu (16/3).

Zulfan melanjutkan bahwa kegiatan peringatan harlah tiga abad pesantren Babakan, tersbut juga akan di ahdiri temu alumni nasional ponpes babakan ciwaringin. dalam tema tersebut untuk mewujudkan pesantren menjadi benteng- benteng dari oknum-oknum radikalisme.
"Semoga dengan diadakannya kegiatan harlah tiga abad ini bisa mewujudkan santri dan pondok pesantren yang menjadi tameng kelompok radiaklisme. " katanya.

sementara itu camat Ciwaringin Nanang Sipriyatna mengatakan pihak muspika sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ini, dan untuk menghadapi persiapan tersebut kami dari pihak kecamatan membantu memfasilitasi perbaikan akses jalan yang akan di lalui ke pondok pesantren dengan mengajukan ke binawarga dan alhamdulillah langsung di respon dan sekarang sedang dilakukan per baikan semua.
”Karena acara tersebut insya allah akan di hadgiri bapak presiden Jokowi ,” katanya. 
ADHE HAMDAN
sumber:fajar news
10:07 AM


Dikutip langsung dari Fajarnews.com, INDRAMAYU - Menyusul adanya Informasi yang beredar di masyarakat terkait di temukannya bendera ISIS di areal pematang sawah milik warga di tepis oleh Kapolsek Kandanghaur Kompol Gustaf  saat di ditanya perihal adanya temuan bendera ISIS. Selasa (15/3). 
Menurut Gustaf, Mengenai adanya Informasi tersebut pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian tepatnya di Desa Parean Bulak Kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu.

" kita sudah lakukan pengecekan ketempat lokasi kejadian bersama unsur muspika untuk meninjau langsung pemasangan bendera tersebut dan hasilnya bukan merupakan bendera ISIS, melainkan Bendera HTI" ungkapnya

Dia mengatakan. Bendera yang bertulisan arab tersebut, memang nampak dari jauh seperti bendera ISIS, sehingga hal tersebut juga mengundang reaksi masyarakat sekitar yang melihat bendera tersebut yang terpasang di areal pematangan sawah.

" dari segi bentuknya memang hampir ada kemiripan, namun itu bukan Bendera ISIS yang merupakan komplotan teroris  yang eksis di Indonesia," ungkapnya

Menurut Gustaf, Pemasangan bendera tersebut, berawal dari ketidak tahun warga yang menemukan Bendera yang bertulisan arab di jalan, kemudian warga masangnya di pesawahan miliknya, tidak lama dari kejadian itu kemudian menggemparkan masyarakat yang melihat akan bendera tersebut.

" kita akan terus lakukan pemantauan lebih lanjut diantaranya dengan meningkatkan patroli di wilayah hukum kandanghaur serta berkordinasi dengan tokoh masyarakat dan Intansi terkait upaya untuk menekan gerakan teroris di daerah" ungkapnya.
AGUS

Sumber : fajarnews.com
10:01 AM


Dikutip langsung dari Fajarnews.com, INDRAMAYU - Wakil Bupati Indramayu H. Supendi secara resmi membuka kegiatan pencanangan gerakan Indramayu Bersih bagi seluruh lapisan warga masyarakat Indramayu. Kegiatan tersebut  diadakan di Alun-Alun Indramayu, Kamis (17/03) bersamaan dengan pelaksanaan HUT Sat Pol PP ke-66 dan Perlindungan Masyarakat ke-54. 
 
Dengan gerakan ini diharapkan kebersihan dan keindahan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu. 
 
“Indramayu Bersih harus menjadi suatu kebutuhan kita semua, bukan hanya menjelang Adipura namun bisa seterusnya. Bukan hanya masyarakat kota namun juga sampai pelosok pun harus bisa merasakannya,” kata Wabup
 
Ia menambahkan, dengan gerakan Indramayu Bersih ini diharapkan akan menjadi suatu budaya yang positif ditengah-tengah warga masyarakat Indramayu. Harapannya bukan hanya ketika menjelang penilaian Adipura semata, namun terus dibudayakan sepanjang waktu, sehingga masyarakat bisa cinta akan kebersihan dan keindahan.
         
Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Ir. Aep Surachman menjelaskan, dalam pencanangan yang dilakukan hari ini melibatkan aparatur PNS, TNI, Polri, OKP, organisasi wanita dan lainnya. Gerakan ini diawali dari jajaran pemerintahan untuk selanjutnya masyarakat bisa mengikutinya di lingkungannya masing-masing. 
 
Ihsan
Kegiatan Indramayu Bersih
 
Gerakan Indramayu Bersih yang dicanangkan oleh Bupati Indramayu, merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan relawan  dari semua dinas OPD, instansi, organisasi masyarakat serta kepemudaan difokuskan di sepuluh titik kegiatan secara serentak.
 
Kepala Satlak BPBD Indramayu, Edi Kusdiana mengatakan kegiatan Indramayu bersih merupakan inisiatif BPBD Indramayu yang ditawarkan kepada Bupati Indramayu dan mendapat respon positif, melalui momentum HUT Satpol PP ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pimpinan OPD agar dapat mensukseskan acara tersebut.
 
Menurutnya, kegiatan tersebut digalakan bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keindahan Indramayu dari sampah sampah yang berserakan, Mempertahankan gelar Adipura, Mensosialisasikan kebersihan pada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya serta Mempererat silaturahmi antar Instansi, dinas, dan organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi kepemudaan.
 
"Semoga kegiatan ini berlanjut dan rencananya setiap 2 atau 3 minggu sekali akan diadakan kegiatan seperti ini di tempat yg lainnya di wilayah Indramayu."ungkapnya.
 
IHSAN MAHFUDZ

sumber : fajarnews.com
9:58 AM


Dikutip langsung dari fajarnews.com, Fajarnews.com, INDRAMAYU - Warung remang-remang (warem) yang berdiri di atas lahan aset milik Dinas PSDA Tamben Indramayu di sepanjang jalur pantura Indramayu, akan ditertibkan. Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan warem tersebut juga menjadi salah satu penyebab banjir di pantura Indramayu.
 
''Sedang koordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat dan Satpol PP,'' ujar Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (PSDA Tamben) Kabupaten Indramayu, Suwenda, Senin (14/3) usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Indramayu.
 
Menurutnya, keberadaan warem yang berdiri di sepanjang jalur pantura Indramayu saat ini mencapai puluhan kilometer, sangat mengganggu fungsi saluran air. Salah satu akibatnya, bisa menyebabkan banjir di jalur pantura Indramayu.
 
Tak hanya di jalur pantura Indramayu, ratusan bangunan lain yang juga berdiri di pinggir dan di bantaran saluran air akan ditertibkan. Diharapkan, penertiban itu akan membuat fungsi saluran air bisa kembali normal.  
 
Terpisah, Kabid Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Indramayu, Wibowo Kresnanto menyatakan, semua bangunan yang berada di saluran irigasi di sepanjang jalur pantura Indramayu, tidak berizin.
 
"Lahan itu kewenangannya ada di Dinas PSDA Tamben Indramayu'' terang Wibowo. 
 
Sementara itu, salah seorang pemilik warung di pinggir jalur pantura, Casinah (40) mengaku sudah tinggal dan berjualan selama 16 tahun di lokasi tersebut. Dia pun menolak dengan tegas jika warung yang menjadi sumber penghasilannya dibongkar.
 
''Kalau dibongkar, nanti gimana usaha saya? Gimana juga nasib anak-anak saya,'' keluh Casinah. 
 
Casinah mengaku belum memperoleh surat pemberitahuan ataupun peringatan dari instansi terkait. Karena itu, dia masih belum tahu kapan pembongkaran akan dilakukan.
 
Jika pembongkaran dilakukan, Casinah berharap agar Pemkab Indramayu memberikan ganti rugi. Selain itu, dia meminta agar ada tempat relokasi agar usahanya tetap bisa berlanjut.
 
Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Indramayu, Siti Nur Amalia menyatakan, pihaknya akan melakukan pembongkaran warung remang-remang yang ada di sepanjang pantura Indramayu. Yakni mulai dari Kecamatan Lohbener hingga Kecamatan Sukra.
 
''Insya Allah akan dilaksanakan pada 19 Maret mendatang,'' tandas Siti.
 
IHSAN MAHFUDZ


sumber : fajarnews.com
9:56 AM



dikutip langsung dari radarcirebon.com, INDRAMAYU – Program rasionalisasi PNS yang akan dilakukan pemerintah pusat, terutama terhadap PNS dengan ijazah SMA ke bawah, tentu saja berimbas terhadap nasib tenaga honorer katagori 2 (K2) yang belum diangkat menjadi CPNS.
Betapa tidak, di saat honorer K2 berharap bisa diangkat menjadi CPNS, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), justru sedang gencar mengurangi jumlah PNS melalui rasionalisasi.
“Kebijakan rasionalisasi PNS tentu saja semakin menyulitkan honorer. Kami tidak tahu bagaimana nasib honorer yang belum diangkat,” kata Ketua Solidaritas Honorer Jawa Barat, Agung Suprayogi, kepada Radar, Jumat (11/3).
Di saat para tenaga honorer berharap diangkat menjadi CPNS, pemerintah justru akan mengurangi jumlah PNS dengan mempensiundinikan PNS dengan ijazah SMA ke bawah. Meski demikian, Agung tetap berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer K2. Karena bagaimanapun juga, mereka selama ini telah melakukan pengabdian dengan menjadi honorer selama bertahun-tahun. “Harapan kami, pemerintah tidak membuat kecewa honorer K2,” ungkapnya.
Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Indramayu, Drs H Eddy Mulyadi MM, juga mengaku semakin bingung dengan nasib honorer K2. Eddy berharap pemerintah pusat tetap memperhatikan tenaga honorer, terutama untuk tenaga pengajar. Hal ini terkait dengan kondisi di Kabupaten Indramayu yang masih kekurangan tenaga guru, khususnya untuk guru kelas.
“Saya juga tidak mengerti dan bingung. Pemerintah pusat saat ini masih memberlakukan moratorium rekrutmen CPNS. Malah sekarang PNS dikurangi,” tandasnya.
Bila rasionalisasi diterapkan, Kabupaten Indramayu bakal kehilangan sepertiga jumlah PNS yang ada saat ini. Padahal, dengan jumlah PNS yang ada saja, masih banyak pos yang kosong. Indramayu juga masih kekurangan tenaga guru. “Kami tetap akan mengajukan ke pemerintah pusat, karena kekurangan guru di Indramayu sudah sangat mendesak,” tandas Eddy.
Berdasarkan data BKD, saat ini jumlah PNS di Kabupaten Indramayu mencapai 14.631 orang. Dari jumlah tersebut, masih terdapat PNS dengan ijazah SD sebanyak 170 orang, ijazah SMP 262 orang dan ijazah SMA 5.106 orang. Dengan demikian, kalau ada pensiun dini bagi PNS dengan ijazah SMA kebawah, maka jumlahnya mencapai 5.538 orang. (oet)

sumber : radarcirebon.com
8:22 PM


dikutip langsung dari radarcirebon.com, INDRAMAYU– Munculnya  surat edaran dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat nomor 978/0339/perenc, tanggal 3 Maret 2016, membuat para kuwu di Kabupaten Indramayu kesal.
Pasalnya, surat edaran tersebut menginformasikan ditundanya pencairan dana infrastruktur, hingga waktu yang belum ditentukan. Diterima surat ini, langsung direspons ketua asosiasi, paguyuban, forum kades dan kuwu Se-Jawa Baraty, dengan perencanaan demo besar-besaran ke Gedung Sate.
“Kami akan mengerahkan seluruh kuwu untuk ikut serta pada demo tersebut, tunggu saja 30 Maret 2016 nanti,” ujar Ketua AKSI, H Tarkani AZ, Senin (14/3).
Pencairan banprov yang tidak jelas sangat merugikan para kuwu. Program-program pembangunan yang sudah direncanakan pun tertunda pelaksanaannya. Penyusunan program yang sudah dilakukan jauh-jauh hari berantakan karena adanya penundaan tersebut.
“Kami akan minta kejelasan dan kepastian kapan pencairan banprov. Edaran ini sungguh tidak jelas, kalau ditunda ya sebutkan sampai kapan karena ini menyangkut pembangunan di desa,” tegas Tarkani.
Sekretaris Jenderal AKSI, Wartono menambahkan, perencanaan demo besar-besaran merupakan upaya terakhir dari para kuwu. Sebab, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan dengan BPMPD Jawa Barat. Tapi tidak kunjung ada titik terang.
“Banprov itu sudah diatur dalam UU Desa. Tidak jelasnya pencairan, sama saja pemprov tidak mendukung oembangunan desa,” tegas dia.
Dirinya berharap, sebelum aksi demo dilaksanakan sudah ada titik terang terkait pencairan bantuan provinsi. Sebab, persoalan seperti ini harus direspons cepat. (oni)

sumber : radarcirebon.com
8:19 PM


Dikutip langsung dari Cirebontrust.com, INDRAMAYU (CT) – Jajaran Polres Losarang, berhasil mengamankan dua pelaku judi togel yakni Daminah (60) warga Desa Jangga, Blok Kaliwaru RT 02 RW 01, Kecamatan Losarang dan Randi Nofiandi (22) warga Desa Karangasem, Blok Pasar, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu pada Kamis (10/03).
Kapolsek Losarang Polres Indramayu, Kompol I Ketut Sumandanan mengatakan penangkapan kedua pelaku tersebut, saat keduanya bermain judi togel yang berlokasi di Blok Kaliwaru, Desa Jangga, Kecamatan Losarang. Kabupaten Indramayu.
“Sebelumnya kami mendapatkan informasi dari warga setempat, yang resah dengan adanya perjudian itu, selanjutnya kami mendatangi lokasi dan benar saja di lokasi yang disebutkan ada aktivitas perjudian” ujarnya.
Selain mengamankan pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti antara lain, uang tunai sebesar Rp 275 ribu, 4 lembar ciamsi/tafsir mimpi, 6 lembar kupon yang terisi angka, 1 lembar rekapan yang sudah terisi angka, 7 lembar rekapan yang belum terisi angka, 1 buah cutter, dan 3 buah bolpoin.
“Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kasus ini masih dalam penyelidikan kami” Pungkasnya.(Kir Raharjo)

sumber : cirebontrust.com
7:07 PM


dikutip langsung dari Cirebontrust.com , INDRAMAYU (CT) – Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung pelaksanaan seismik Akasia Besar yang sedang dilakukan oleh Pertamina di 206 desa. Selain kabupaten Indramayu, kegiatan seismik oleh Pertamina juga digelar di kabupaten Cirebon, dan kabupaten Majalengka.
Hal tersebut disampaikan oleh bupati Indramayu Hj Anna Sopanah, terkait pelaksanaan seismik Akasia besar yang sedang dikerjakan di wilayah kabupaten Indramayu pada Senin (14/03) kemarin.
Bupati Indramayu Anna Sopanah mengatakan, pemerintah kabupaten Indramayu mendukung kegiatan seismik Akasia Besar yang dilakukan diwilayahnya oleh Pertamina. “pemerintah kabupaten Indramayu mendukung kegiatan seismik oleh Pertamina,” jelas Anna Sopanah.
Anna meminta, kegiatan seismik yang digelar di 206 desa di wilayahnya dapat berjalan dengan baik, dan memperhatikan hak-hak masyarakat terkait kegiatan pasca berlangsung seismik tersebut.
“Pertamina sudah sepatutnya memberikan klaim ganti rugi atas kegiatan seismik yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya tidak ingin kegiatan seismik ini akan merugikan warga saya,” jelasnya.
Anna Sopanah juga meminta kepada seluruh jajarannya dari mulai camat, kepala desa, hingga ketua RW dan ketua RT yang wilayahnya dilalui kegiatan survei seismik, untuk dapat menjelaskan sosialisasi yang sudah dipaparkan oleh pihak Pertamina kepada masyarakat terkait dengan kegiatan tersebut.
Chief Humas Seismik 3D Akasia Besar Pertamina, Salahudin Achmad, sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Indramayu, dalam kegiatan survei seismik yang dilakukan oleh Pertamina.
Dijelaskan Salahudin Achmad, kegiatan seismik yang dilakukan di 244 desa di kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu sudah melalui proses pelaksanaan ganti rugi kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Di kabupaten Majalengka dari 22 desa yang kita lakukan survei seismik, sudah seluruhnya diberikan ganti rugi atas kerusakan dan dampak yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut. Termasuk desa-desa di kabupaten Cirebon dan kabupaten Indramayu,” jelas Salahudin Achmad. (Kir Raharjo)
sumber : cirebontrust.com
7:02 PM
Copyright © 2016 IndramayuBribin